Akselerasi UMKM Naik Kelas: Wamen UMKM Dorong Digitalisasi Data, Sulsel Optimalkan Peran PLUT untuk Wirausaha Baru
TEMANTA – Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, memaparkan arah kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan men...
TEMANTA – Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, memaparkan arah kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 yang berlangsung di D.I. Yogyakarta, 4-6 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, Wamen UMKM menetapkan sasaran strategis nasional untuk tahun 2026, di antaranya target Rasio Kewirausahaan sebesar 3,15% dan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah sebesar 15%.
Helvi menekankan bahwa integrasi data melalui platform SAPA UMKM akan menjadi fondasi utama pemberdayaan yang tepat sasaran.
"SAPA UMKM adalah Single Source of Truth. Kita ingin data yang akurat agar program kemudahan dan pelindungan UMKM benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha di daerah," ujar Helvi saat membuka kegiatan Rakornas Bidang UMKM dan Kewirausahaan di Yogyakarta.
Respon Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sulsel, menyatakan kesiapannya untuk mensinergikan program pusat dengan potensi lokal di Sulawesi Selatan.
"Kami di Sulawesi Selatan berkomitmen penuh mendukung target nasional yang dipaparkan Bapak Wamen. Fokus utama kami adalah memastikan validasi data UMKM di Sulsel masuk ke dalam Basis Data Tunggal (BDT) secara akurat. Dengan data yang kuat, kami bisa mendorong pelaku usaha di Sulsel, baik dari sektor perikanan, pertanian, hingga industri kreatif, untuk naik kelas melalui program digitalisasi dan standarisasi produk," ungkap Andi Eka saat dikonfirmasi.
Andi Eka mengatakan, akan mengoptimalkan peran PLUT-KUMKM yang ada di daerah sebagai pusat layanan konsultasi bagi para wirausaha baru. “Target rasio kewirausahaan 3,15% adalah tantangan sekaligus peluang bagi Sulsel untuk melahirkan lebih banyak startup dan UMKM berbasis inovasi," katanya.
Fokus Anggaran dan Keberlanjutan
Kementerian UMKM sendiri telah menyiapkan pagu awal sebesar Rp546,59 miliar untuk tahun 2026.
Program prioritas mencakup pelibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis, penyaluran Kartu Usaha Produktif, serta pengembangan Rumah Produksi Bersama (RPB).
Wamen UMKM juga mengingatkan pentingnya dukungan APBD dari Pemerintah Daerah untuk memastikan fasilitas yang telah dibangun, seperti 107 lokasi PLUT-KUMKM di seluruh Indonesia, dapat beroperasi secara maksimal dan berkelanjutan.
